Remunerasi PNS 2013

Pada Pe­ra­turan Presiden Nomor 81 ta­hun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025, seharusnya tahun 2012 pelaksanaan reformasi bi­rokrasi di kementerian/lembaga sudah siap, namun pada tahap pelaksanaannya ada beberapa K/L yang belum siap.

Sisanya sejumlah 23 K/L belum mengajukan Usulan RB, Dan Ditargetkan Segera Diproses Tahun 2012, yakni: 

1. Kemen. ESDM	13. MK
2. Kemen. Kop UKM	14. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
3. Kemen. PDT	15. BNP2TKI
4. Kemen. BUMN	16. BSN
5. Kemensos	17. Basarnas
6. Kemen. Agama	18. Setjen DPR RI
7. Kemen. Kom Info	19. Setjen MPR RI
8. BIN	20. Setjen DPD RI
9. Bakosurtanal	21. KPU
10. BMKG	22. Bakorkamla
11. BPN	23. Komisi Yudisial
12. Perpusnas

Tabel diatas adalah data pada awal tahun 2012, sehingga dalam perkembangannya ke-39 K/L tersebut sudah mengajukan usulan dokumen RB. Khusus 16 K/L awal, sudah dilakukan verifikasi lapangan sedangkan ke-23 K/L yang lain sebagian besar sudah dilaksanakan proses verifikasi lapangan tersebut. Hasil penilaian penilaian dokumen verifikasi Lapangan yang dilakukan Tim UPRBN akan disampaikan kepada Ketua TRBN.

Dasar penentuan passing grade dan skor yang digunakan serta besaran Tunjangan Kinerja (TK)

Range Skor	Level	Keputusan	Usulan Besaran TK
0-10	0	Tidak Diberikan TK	Tidak Diproses
11-30	1	Tidak Diberikan TK	Tidak Diproses
31-40	2	Diberikan TK	40% dari Kemenkeu
41-50	2	Diberikan TK	45% dari Kemenkeu
51-60	3	Diberikan TK	50% dari Kemenkeu
61-70	3	Diberikan TK	55% dari Kemenkeu
71-80	4	Diberikan TK	65% dari Kemenkeu
81-90	4	Diberikan TK	75% dari Kemenkeu
91-100	5	Diberikan TK	100% dari Kemenkeu

Artinya jika hasil skor penilaian dibawah 31 atau berada pada range 0 s/d 30, K/L tersebut tidak akan diberikan dan di proses tunjangan kinerjanya. Minimal hasil penilaian harus berada pada level 2 dengan besaran TK 40%.
Seperti diketahui skor penilaian dilakukan atas 9 area perubahan yaitu: (1) Manajemen Perubahan, (2) Penataan Peraturan Perundang-undangan, (3) Penataan dan Penguatan Organisasi, (4) Penataan Tata Laksana, (5) Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, (6) Penguatan Pengawasan (7) Penguatan Akuntabilitas Kinerja, (8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan (9) Quick Wins.